Failed to Get RSS Data
 
 
 

TIRILOLOK News Detail

  Share on Facebook
   
  - TIRILOLOK.COM, 02-04-2011
  NASIB CPNS DINAS KEBERSIHAN TERGANTUNG WALIKOTA
  Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Kota Kupang Jamal Milla Meha kepada Wartawan usai Rapat Kerja bersama Komisi A DPRD Kota Kupang terkait persoalan yang menimpa salah satu CPNS Hendrik Djawa di dinas Kebersihan Kota Kupang menyatakan, hasil pertemuan pembahasan masalah tersebut akan disampaikan kepada walikota Kupang sebagai Pembina Kepegawaian di daerah sesuai PP 30 tahun 2007 yang diperbaharui dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Menurutnya, Staf Ahli, Dinas Kebersihan dan Inspektorat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan apakah Hendrik Djawa bisa melanjutkan Prajabatan yang sedang berlangsung atau tidak.

Dalam rapat kerja yang digelar di ruang Kerja Komisi A DPRD Kota Kupang muncul persoalan dimana seorang CPNS Kota Kupang Hendrik Djawa, yang berdinas sebagai tukang sapu di dinas Kebersihan yang sedang mengikuti Prajabatan, melaporkan persoalannya kepada Komisi A, karena yang bersangkutan diberhentikan sementara dari kegiatan tersebut atas perintah Sekda Kota Kupang.

Dalam dialog tersebut terungkap Hendrik Djawa tidak melaksanakan tugas selama 237 hari namun dibantah oleh yang bersangkutan karena dinas tidak menyediakan daftar Hadir, untuk ditandatangani.

Sementara Kadis Kebersihan Adrianus Lusi mengatakan, dinas telah menyediakan Daftar Hadir namun tidak ditandatangani Hendrik Djawa. Adi Lusi menambahkan, daftar hadir selalu dibawa oleh pengawas untuk ditandatangani, namun karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di lokasi yang telah ditentukan, sehingga tidak bisa ditandagani.

Kepala Inspektorat Kota Kupang George Taullo menjelaskan, sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, PNS yang tidak melaksanakan tugas selama 41-45 hari harus dipecat dari PNS, sehingga keikutsertaan Hendrik Djawa dalam Prajabatan tersebut merupakan kebaikan hati Pemkot yang seharusnya disyukuri.

Hingga Rapat ditutup koordinator Komisi A Yes Loudoe, tidak ada kesamaan pendapat yang dihasilkan dan DPRD menyerahkan kembali persoalan tersebut kepada Walikota Kupang untuk menyelesaikannya. (VN-02)
   
 
Sound:
footer2.jpg